SERANG – Pj Sekda Banten, Nana Supiana, akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Banten untuk menunda belanja. Langkah ini diambil terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk Pemprov Banten.
Nana menjelaskan bahwa penundaan belanja dilakukan agar Pemprov tidak mengalami gagal bayar akibat ketidakcukupan anggaran. Kementerian Keuangan RI telah mengeluarkan surat edaran mengenai 16 jenis belanja yang harus disesuaikan.
“Kami memberikan peringatan terkait belanja agar sesuai dengan instruksi Presiden,” ujar Nana usai rapat koordinasi mengenai pengendalian inflasi di Gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Selasa, 4 Februari 2025.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan review terhadap belanja barang dan jasa untuk memastikan tidak ada gagal bayar akibat efisiensi anggaran. Oleh karena itu, sebelum melakukan review anggaran sesuai dengan instruksi Presiden, OPD diminta untuk menunda belanja terlebih dahulu.
“Karena bisa berpotensi gagal bayar nantinya, maka harus disesuaikan dulu. Harus ada harmonisasi dan sinkronisasi, menyesuaikan instruksi Presiden,” tegas Nana. Selain belanja barang dan jasa, belanja rutin juga akan dirasionalisasikan.
Nana memastikan bahwa penundaan belanja ini hanya bersifat sementara. Langkah ini sejalan dengan pergeseran APBD tahun anggaran 2025 yang akan dilakukan pada bulan Maret mendatang.
“Kami sedang mempersiapkan ini. Proses pelantikan Gubernur Banten terpilih juga akan dilakukan,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa Pj Gubernur Banten, A Damenta, telah berkomunikasi dengan Gubernur Banten terpilih, Andra Soni. “Karena bagaimana pun, Pak Pj Gubernur dan perangkatnya menyiapkan program kegiatan untuk Pak Gubernur Banten terpilih,” ujar Nana.
Diketahui, pemerintah pusat telah melakukan efisiensi anggaran terhadap pemerintah daerah, termasuk Banten.***