SERANG – Pernyataan Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Daiman, menuai sorotan publik setelah mengeluhkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Banten yang disebut sedang kosong sehingga sejumlah kegiatan di bidang SMA tidak dapat berjalan.
Berdasarkan dokumen APBD Pemerintah Provinsi Banten tahun 2026, anggaran sektor pendidikan mencapai sekitar Rp3,437 triliun. Pos anggaran pendidikan tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. Alokasi itu sejalan dengan amanat undang-undang yang mewajibkan minimal 20 persen APBD diperuntukkan bagi sektor pendidikan.
Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk layanan dasar pendidikan, termasuk program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK swasta, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Namun saat dikonfirmasi terkait kegiatan peningkatan dasar infrastruktur pendidikan SMA, Kabid SMA Disdik Banten Daiman mengaku pihaknya sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan program kegiatan.
“Kami pusing, kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kondisi keuangan Provinsi Banten kosong. Pendapatan pajak menurun karena banyak kendaraan listrik di Banten tidak bisa dipungut pajaknya. Akibat itu kegiatan kami di bidang SMA tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dinilai kontradiktif karena di sisi lain sejumlah bidang dan OPD lain di lingkungan Pemprov Banten disebut masih berjalan normal tanpa hambatan berarti. Kondisi itu memunculkan beragam tanggapan dari kalangan pengamat sosial dan publik di Banten.
Pengamat sosial dari LSM Pijar, Saidi Maruf, mempertanyakan kebenaran pernyataan tersebut. Menurutnya, pejabat publik tidak seharusnya menyampaikan informasi yang berbeda dengan fakta di lapangan.
“Jangan sampai ada unsur kebohongan atau menutupi informasi pembangunan. Penggunaan anggaran harus transparan agar publik dapat mengetahui, mengawal, dan ikut mewujudkan pembangunan yang baik,” ujarnya.
Di tempat terpisah, pengamat publik Banten, Rizal, juga mengkritik ucapan Kabid SMA Disdik Banten tersebut. Menurutnya, seorang pejabat tidak pantas menyampaikan kondisi keuangan daerah secara sembrono.
“Itu sudah offside. Jangan sampai alasan keuangan kosong dijadikan dalih agar kegiatan tidak dikritisi atau tidak diketahui masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten belum memberikan pernyataan resmi terkait ucapan Kabid SMA yang dinilai kontradiktif tersebut.
(RS)