Dedi Kurniadi Minta Pemprov Banten Gaet Kadin dalam Setiap Rencana Investasi Asing
Tangerang, 15 Mei 2025 | FijarBanten.com –
Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tangerang Dedi Kurniadi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar selalu menggandeng Kadin Provinsi saat membahas ataupun mengeksekusi rencana penanaman modal asing di wilayahnya. Menurutnya, Kadin—sebagai representasi dunia usaha—memegang peran kunci untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah, investor, dan masyarakat lokal.
> “Pemerintah Provinsi Banten sebaiknya berkoordinasi dengan Kadin Provinsi Banten apabila terdapat investor asing yang akan berinvestasi di wilayah tersebut,” ujar Dedi dalam keterangan pers, Kamis (15/5/2025).
Sinergi Profesional & Etis
Dedi menekankan bahwa keterlibatan Kadin bukan sekadar prosedural, tetapi substansial—memastikan investasi sejalan dengan kearifan lokal dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga mendorong agar pelaku usaha daerah dilibatkan dalam proyek-proyek investasi, **selama memenuhi standar profesionalisme dan etika bisnis.**
> “Hal-hal yang bisa disinergikan dengan pengusaha pribumi atau lokal menjadi representasi kearifan lokal,” jelasnya. “Pengusaha harus berpartisipasi dengan gaya organisasi pengusaha, bukan dengan cara-cara kurang etis.”
Pelajaran dari Dinamika Cilegon
Pernyataan Dedi muncul di tengah sorotan publik atas dugaan pelanggaran etika dalam proyek investasi asing di Kota Cilegon. Ia berharap peristiwa itu menjadi cerminan penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar transparansi dan akuntabilitas menjadi standar baru dalam menarik investor.
> “Sinergi yang baik antara pemerintah, investor asing, dan pengusaha lokal akan menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan bermanfaat bagi daerah,” pungkasnya.
Langkah Konkret yang Diusulkan
1. Forum Berkala Pemprov–Kadin: Membentuk meja dialog rutin sebelum dan sesudah kesepakatan investasi tercapai.
2. Bank Data Mitra Lokal: Menyusun direktori pengusaha lokal yang memenuhi standar guna memudahkan proses kemitraan.
3. Kode Etik Bersama: Menetapkan pedoman etika tertulis yang mengikat pemerintah, investor, dan asosiasi usaha.
4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas: Mendorong program peningkatan keahlian bagi UKM lokal agar siap berkolaborasi dengan perusahaan multinasional.
Tentang Kadin Banten
Kadin Provinsi Banten menaungi lebih dari 20 ribu pelaku usaha skala mikro hingga korporasi besar. Organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah sejak pembentukannya pada 2001, berfokus pada advokasi kebijakan, peningkatan daya saing industri lokal, dan perluasan jejaring investasi.
— Redaksi FijarBanten.com